CiptanewsBanten – Acara Pelantikan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungut Suara (KPPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang, ini di adakan di Aula PCM Kampung Walukon Desa Kamasan Kecamatan Cinangka pada hari Kamis 07 November 2024.
Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (9), KPPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menjalankan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Peran utama KPPS adalah menjaga integritas dan transparansi selama kegiatan pemilu, termasuk perhitungan suara pada 27 November 2024 mendatang.
Hadir dalam acara tersebut staff Desa, Ketua KPPS, TNI dan Polisi, PKD, serta anggota KPPS yang akan dilantik dan diambil sumpahnya di desa Kamasan.
Rangkaian acaranya Pelantikan KPPS di desa Kamasan dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Jingle Pilkada, pembacaan surat keputusan pemilihan umum Nomer 19 Tahun 2023, pengambilan sumpah oleh ketua PPS, penandatanganan berita acara, pembacaan pakta integritas, serta penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh PPK, Panwas , TNI dan Polisi desa Kamasan.
Idnillah selaku Ketua KPPS desa Kamasan menjelaskan jika acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, meskipun sempat ada kendala teknis.
“Alhamdulillah berjalan lancar, yang awalnya dijadwalkan pagi tapi karena ada kendala akhirnya diundur siang, kenapa ga di balai desa Karen ruangannya tidak memungkinkan, bertempat di aula PCM kami izin untuk menggunakan aula ini,” ungkapan.
Ia juga menjelaskan jika jumlah KPPS yang dilantik di desa Kamasan berjumlah 70 orang yang nantinya akan bertugas di 10 TPS yang ada di desa Kamasan.
“Untuk yang dilantik hari ini 70 orang dari 10 TPS, karena menjalankan mandat undangan undangan pelatikan itu untuk sumpah loyalitas tujuan untuk negara dan gabisa sembarangan,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan jika anggota KPPS bisa bersikap netral serta transparan dalam menjalankan tugasnya pada 27 November nanti.
“Saya berharap kawan kawan KPPS bisa bersikap profesional, sekalipun punya hak pilih tapi harus netral karena sebagai penyelenggara,” imbuhnya.
Dilain sisi Ibnu Rusli yang merupakan Rohaniawan desa Kamasan menjelaskan jika demokrasi di Indonesia akan menjadi cacat apabila money politik menjadi hal yang wajar dalam kontestasi politik yang ada.
“Menurut saya money politik adalah hal merusak dan ini adalah tugas kita bersama supaya tidak ada money politik, antisipasinya segenap penyelenggara akan turun tangan untuk mencegah itu terjadi, harusnya ada punishment tapi yang lebih berhak itu semua dari penyelenggaraan,” Jelasnya. (*/Red)
